cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
KEMBALI KE UUD 1945 YANG ASLI SEBAGAI SEBUAH WACANA kuswanto kuswanto
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.234

Abstract

Artikel ini membahas tentang kemungkinan diberlakukannya kembali UUD 1945 yang asli di Indonesia, Artikel ini berargumentasi bahwa Politik Hukum atas perubahan suatu ketentuan hukum adalah sebuah keniscayaan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang menjadi kebutuhan sesuai kondisi kekinian, Setelah mengikuti dan merasakan hasil dari 4 (empat) kali amandemen, sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, memunculkan kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi kita UUD NRI 1945, gagasan demi gagasan muncul dari pemikiran untuk melakukan amandemen ulang atau kita kembali ke UUD 1945 yang asli
FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JOMBANG muhammad andri andri
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.241

Abstract

Membangun perkawinan yang langgeng merupakan suatu hal yang sangat didambakan bagi semua manusia dimuka bumi ini. kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka percaraian selama masa pandemi covid. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus diakukan untuk mengurangi angka perceraian. tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan suami dan faktor yakni perilaku atau perselingkuhan. Upaya menekan terjadinya perceraian adalah dengan program Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah.Dan mengembangkan Pusat layanan Keluarga Sakinah.
DAMPAK CACAT PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN Sahal afhami sahal
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.240

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dalam naungan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal pendirian Perseroan Terbatas rawan menimbulkan celah hukum yang berdampak pada adanya cacat prosedur dalam proses pendiriannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach), serta pendekatan studi kasus (Case Study). Keabsahan Perjanjian menjadi hal yang patut diperhatikan dalam kaitan adanya cacat prosedur terkait Pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya dengan adanya cacat tersembunyi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maka mengakibatkan dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas sebagai akibat dari dapat dibatalkannya akta pendirian sebagai salah satu bentuk Perjanjian.
TINJAUAN SOSIOLOGIS PADA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Herwin Sulistyowati herwin; Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara; Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.235

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan sanksi pidana terhadap para pelaku pekerja seks komersial di Kota Surakarta dalam perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris atau non doktrinal, dengan melakukan studi lapangan dan observasi kepada para pekerja seks komersial dan juga instansi yang bertugas untuk menangani para pekerja seks komersial khususnya di Kota Surakarta. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara jelas tentang sanksi bagi para pelaku pekerja seks komersial, melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara pekerja seks komersial atau yang biasa disebut sebagai mucikarinya saja. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk menangani dan mengatasi permasalahan pekerja seks komersial tersebut dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Eksploitasi Seksual Komersial.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) : ( STUDI DI DESA SIDOKERTO. MOJOWARNO, JOMBANG ) Alfian Agum Eka Setiadi Alfian Agum Eka Setiadi; Rini Winarsih Rini Winarsih
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.237

Abstract

Dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. Programnya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini merupakan program yang baru dilaksanakan pada tahun 2021 di Desa Sidokerto dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Nasional Agraria (Prona). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana efektifitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Pihak Desa Sidokerto dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi program ke masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui lebih banyak tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.
PERANAN MATERAI DALAM KEABSAHAN PERJANJIAN Yudhi Widyo Armono Yudhi Widyo Armono; Andika Teo Setyawan
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.232

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan materai dalam suatu perjanjian. Untuk mengetahui apa materai menentukan sahnya suatu surat perjanjian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpukan data sekunder yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data adalah analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa materai bukanlah ukuran yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi suatu perjanjian atau kontrak mengandung hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yuridis sekalipun telah dibubuhi oleh materai.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE : BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ilma Imami Rosida; Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan teknologi kegiatan bisnis online saat ini sering dimanfaatkan banyak orang, sehingga timbul adanya konflik antara penjual dan pembeli terkait transaksi online. Tujuan penelitian ini; Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian, yaitu yuridis empiris didukung data normatif.Pendekatan penelitian yaitu kualitatif, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa UUPK dan UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) agar konsumen bisa aktif agar konsumen yang ingin mengeluh, datang ke kantor LPKSM untuk konsultasi. Jika konsumen memberi kuasa kepada LPKSM, LPKSM kemudian membuat surat kuasa yang ditandatangani dan disetujui oleh konsumen LPKSM, tindakan yang dilakukan terlebih dahulu dengan upaya kekeluargaan. Faktor-faktor yang menghambatperlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online yaitu; Pemerintah kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat dalam transaksi elektronik, tidak adanya peraturan yang secara teknis memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap adanya transaksi online, pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini, LPKSM sebagai perpanjangan dari pemerintah telah aktif namun tidak ada kebijakan yang secara teknis mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi online, faktorfaktor yang menghambat adalah pemerintah yang kurang responsif, ketidaktahuan terhadap Konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya.
KENDALA PENERAPAN PENERAPAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE VIA TOKOPEDIA DI AKADEMI BISNIS DIGITAL SURAKARTA Mutia Dwi Wibowo; Yudhi Widyo Armono Yudhi Widyo Armono; Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan seiring berjalannya waktu semakin lama semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan di dalam sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya, meskipun pesatnya tidak seperti sepesat di negara maju. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia di Akademi Bisnis Digital Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwaBerdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat berikut : a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kecakapan bertindak, c. adanya objek perjanjian, d. Adanya sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak).
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Mohammad Zainul Arifin; Sumarwoto; Bintara Sura Priambada
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak  dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI SIRI BESERTA ANAKNYA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM M. Naufal Najmuddin; Adi Laksono
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan anak dari perkawinan siri dimuka hukum sangat lemah, hal ini dikarenakan dalam perkawinan siri tidak adanya pencatatan secara resmi oleh pejabat pencatat perkawinan (KUA). Anak dari perkawinan siri dianggap oleh hukum negara sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Sedangkan kedudukan anak siri menurut hukum agama islam disamakan dengan perkawinan yang lainnya, karena dalam agaa islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, sehingga anak dari perkawinan siri dianggap sah dan berhak menerima hak waris dari ayah kandungnya atau orang tuanya.

Page 1 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021