<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi upaya perlindungan secara yuridis bagi korban perdagangan orang di Indonesia, terutama dengan pendekatan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd. Meskipun secara normatif Indonesia telah disertai dengan mekanisme hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Berdasarkan putusan yang ditelaah, pihak yang dirugikan mengalami eksploitasi serius berupa pemindahan paksa lintas negara, kekerasan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi, namun permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh majelis hakim tanpa pertimbangan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih bersifat normatif dan formalistik, belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan berbasis migrasi dan eksploitasi tenaga kerja.]]>
Copyrights © 2025
