<![CDATA[Sistem kepailitan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks. Namun, praktik kepailitan di Indonesia yang masih mengandalkan act of bankruptcy test, berdasarkan formalitas utang jatuh tempo dan minimal dua kreditur menunjukkan kesenjangan dengan teori dan praktik internasional yang lebih substantif, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang menerapkan insolvency test untuk menilai kondisi keuangan objektif debitur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi relevansi dan urgensi penerapan insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang adil, serta merumuskan kerangka regulasi dan mekanisme implementasinya. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, penelitian menemukan bahwa insolvency test dengan pendekatan cash flow test dan balance sheet test dapat mencegah penyalahgunaan pailit, meningkatkan efisiensi restrukturisasi, dan memperkuat iklim investasi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi insolvency test akan mengubah paradigma kepailitan dari formalistik menjadi preventif, memberikan dasar ilmiah untuk reformasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih rasional dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
