Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)
Vallensia, Devita
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan : Studi Kasus PTUN No.244/G/2024 Angeline, Felicia; Yuka, Catrina; Nugraha, Dwi Putra; Vallensia, Devita; Perera, Mirelle Elicia; Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4643

Abstract

Putusan Nomor 244/G/2024 membahas gugatan yang diajukan oleh PT Samudra Hindia Jaya terhadap keputusan “Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”. Dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang seharusnya, khususnya asas kepastian hukum dan asas transparansi. Penggugat berpendapat bahwa pencabutan izin tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selama persidangan, kedua belah pihak menyampaikan bukti, termasuk dokumen tertulis serta keterangan saksi ahli. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen yang disampaikan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa pencabutan izin usaha tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dibatalkan. Selain itu, pengadilan memerintahkan Menteri Investasi untuk mengembalikan izin usaha PT Samudra Hindia Jaya serta membayar biaya perkara. Putusan ini memiliki dampak penting terhadap kepastian hukum dalam sistem perizinan dalam sektor pertambangan.
Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor Vallensia, Devita; Theonardo, Fico; Gunawan, Frederich; Collin W, Kelson
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4680

Abstract

Persoalan hukum muncul akibat wanprestasi perjanjian penunjukan distributor dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Kasus ini dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam kontrak, yang mengakibatkan pihak lain rug dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kronologi perkara, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dan pandangan hukum kontrak tentang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus yuridis normatif, yaitu menelaah putusan pengadilan terdahulu dan bagaimana konsep hukum perdata digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor wanprestasi, asas pacta sunt servanda, dan akibat hukum wanprestasi dalam mengambil putusan. Penelitian ini membahas tentang peran hukum kontrak dalam penyelesaian sengketa korporasi di Indonesia dan akibat wanprestasi perjanjian komersial dari sudut pandang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara prinsipal dan distributor di Indonesia.
Relevansi Insolvency Test dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur Indrakusuma, Jason; Bennett Celeste Saragih, Rae; Brilliant, Glen; Vallensia, Devita
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 5 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (November - December 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i5.2630

Abstract

Sistem kepailitan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks. Namun, praktik kepailitan di Indonesia yang masih mengandalkan act of bankruptcy test, berdasarkan formalitas utang jatuh tempo dan minimal dua kreditur menunjukkan kesenjangan dengan teori dan praktik internasional yang lebih substantif, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang menerapkan insolvency test untuk menilai kondisi keuangan objektif debitur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi relevansi dan urgensi penerapan insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang adil, serta merumuskan kerangka regulasi dan mekanisme implementasinya. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, penelitian menemukan bahwa insolvency test dengan pendekatan cash flow test dan balance sheet test dapat mencegah penyalahgunaan pailit, meningkatkan efisiensi restrukturisasi, dan memperkuat iklim investasi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi insolvency test akan mengubah paradigma kepailitan dari formalistik menjadi preventif, memberikan dasar ilmiah untuk reformasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih rasional dan berkelanjutan.
Relevansi Insolvency Test dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur Indrakusuma, Jason; Bennett Celeste Saragih, Rae; Brilliant, Glen; Vallensia, Devita
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 5 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (November - December 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i5.2630

Abstract

Sistem kepailitan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks. Namun, praktik kepailitan di Indonesia yang masih mengandalkan act of bankruptcy test, berdasarkan formalitas utang jatuh tempo dan minimal dua kreditur menunjukkan kesenjangan dengan teori dan praktik internasional yang lebih substantif, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang menerapkan insolvency test untuk menilai kondisi keuangan objektif debitur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi relevansi dan urgensi penerapan insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang adil, serta merumuskan kerangka regulasi dan mekanisme implementasinya. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, penelitian menemukan bahwa insolvency test dengan pendekatan cash flow test dan balance sheet test dapat mencegah penyalahgunaan pailit, meningkatkan efisiensi restrukturisasi, dan memperkuat iklim investasi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi insolvency test akan mengubah paradigma kepailitan dari formalistik menjadi preventif, memberikan dasar ilmiah untuk reformasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih rasional dan berkelanjutan.
Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dan Pura di Bali Vallensia, Devita; Gunawan, Frederich; Sutanto, Theodore Francisco Emmanuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6793

Abstract

Sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat dan Pura di Bali sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama mengenai kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan jalur hukum yang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan absolut antara peradilan umum dan PTUN dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengkaji penerapannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena gugatan yang diajukan menggabungkan perbuatan melawan hukum oleh pihak perseorangan dan pejabat pemerintah, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme yang berbeda. Temuan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam memilih Institusi Peradilan yang tepat dan menegaskan pentingnya regulasi yang jelas. Dengan demikian, sengketa pertanahan khususnya tanah adat dan Pura kedepannya dapat diselesaikan secara efektif sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Yusuf, Angel Sabatini; Buntaran, Aldi; Vallensia, Devita; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6928

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Co-Authors Angeline, Felicia Bennett Celeste Saragih, Rae Brilliant, Glen Buntaran, Aldi Collin W, Kelson Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Dwi Putra Nugraha Gunawan, Frederich Indrakusuma, Jason Perera, Mirelle Elicia Sutanto, Theodore Francisco Emmanuel Theonardo, Fico Yuka, Catrina Yusuf, Angel Sabatini