<![CDATA[Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) memiliki kewenangan penting dalam melayani masyarakat di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif. Namun, kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika akta jual beli (AJB) yang dibuatnya dinyatakan cacat formil atau batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Camat terhadap produk hukum peralihan hak atas tanah yang batal demi hukum serta menelaah akibat hukum dari akta jual beli yang cacat formil. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Camat mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada sebab batalnya akta. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum adalah akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, sehingga peralihan hak tanah tidak sah dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas batas tanggung jawab jabatan Camat serta mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik.]]>
Copyrights © 2025
