<![CDATA[Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengemudi Grab yang mengalami pembatalan pesanan GrabFood secara sepihak oleh konsumen. Pembatalan sepihak seringkali menimbulkan kerugian, terutama setelah makanan dibeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat regulasi atau perlindungan hukum khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur dan melindungi pengemudi Grab dari kerugian akibat pembatalan pesanan GrabFood secara sepihak. Namun, sebagai bentuk pertanggungjawaban internal, pihak Grab memberikan penggantian dana (reimbursement) kepada pengemudi yang mengalami kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa yang timbul antara pengemudi dan konsumen umumnya diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi), yaitu melalui jalur damai atau mediasi internal perusahaan. Studi ini bertujuan agar Grab dapat membuat ketentuan khusus terkait pembatalan pesanan GrabFood secara sepihak dan sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin hak yang seharusnya didapatkan.]]>
Copyrights © 2025
