<![CDATA[Fenomena pungutan liar yang berkedok parkir ilegal di Kota Denpasar menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pungutan liar sektor perparkiran, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan aparat terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 dan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli, praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, serta resistensi masyarakat adat terhadap aturan pajak parkir. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar.]]>
Copyrights © 2025
