<![CDATA[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kerangka hukum utama dalam sistem legislasi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kelemahan mendasar yang menghambat efektivitas pembentukan regulasi di Indonesia. Beberapa kelemahan tersebut antara lain ketidakjelasan posisi hierarki norma hukum, lemahnya harmonisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik, serta belum optimalnya pengaturan mengenai kewenangan pengundangan. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan inkonsistensi regulasi, konflik antar jenis peraturan, dan rendahnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 dianggap mendesak untuk meningkatkan efektivitas legislasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta jurnal-jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk membentuk sistem legislasi yang lebih terintegrasi, transparan, dan partisipatif. Dengan adanya perubahan tersebut, proses pembentukan regulasi diharapkan menjadi lebih efisien, mampu merespons dinamika sosial secara tepat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
