<![CDATA[Industri konstruksi Indonesia tengah menghadapi tantangan klasik seperti keterlambatan proyek, efisiensi biaya, serta koordinasi lintas sektor yang masih lemah. Building Information Modeling (BIM) digunakan sebagai solusi inovatif melalui pendekatan digital dan kolaboratif. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong adopsi BIM, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendorong adopsi BIM, sekaligus membandingkannya dengan kondisi implementasi lapangan berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap 10 regulasi pemerintah dan analisis isi, serta didukung oleh analisis SWOT untuk melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) pada isi dari peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam bentuk pedoman, surat edaran, dan SOP teknis, masih terdapat kekurangan dalam konsolidasi regulasi, keterpaduan lintas sektor, dan kejelasan sanksi atau insentif. Selain itu, penerapan BIM saat ini masih terfokus pada proyek pemerintah dan belum menyentuh sektor swasta secara luas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang lebih mengikat, peningkatan kompetensi SDM, serta strategi transisi yang inklusif agar BIM benar-benar menjadi standar nasional dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
