Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rekayasa Sipil Jurnal Bangunan: Konstruksi & Desain Media Konstruksi : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil
Febiana Maulani
Civil Engineering Departement, Andalas University
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology Transportation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS STRUKTUR RANTAI PASOK KONTRUKSI PADA PEKERJAAN JEMBATAN Febiana Maulani; Akhmad Suraji; Bambang Istijono
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.816 KB) | DOI: 10.25077/jrs.10.2.1-8.2014

Abstract

Rantai Pasok adalah suatu item kegiatan atau jaringan kerjasama pengadaan barang atau jasa yang berkerja sama dan saling terkait satu sama lain untuk membuat dan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan, struktur rantai pasok adalah susunan suatu item kegiatan atau jaringan kerjasama pengadaan barang atau jasa yang berkerja sama dan saling terkait satu sama lain untuk membuat dan menyalurkan barang atau jasa. maka, pada suatu proyek kontruksi suatu sistem rantai pasok sangat mempengaruhi kelancaran suatu proyek. Baiknya suatu sistem rantai pasok kontruksi akan meningkatkan kinerja dari suatu kontraktor pada suatu proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja suatu kontraktor pada suatu proyek kontruksi jembatan dengan mengkaji melalui struktur rantai pasok yang digunakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada kontraktor, subkontraktor dan supplier pada konstruksi jembatan dengan beberapa aspek penentu seperti hubungan dengan subkontraktor dan supplier seperti, jenis pengadaan, jenis kontrak, system pembayaran, dan interaksi antara dua perusahaan menunjjukn adanya keterkaitan antara hubungan kerja sama yang baik terhadap keefektifan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keywords: rantai pasok, supplier, subkontraktor, Tier, konstruksi jembatan.
Kesiapan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan K3 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat Febiana Maulani; Benny Hidayat; Taufika Ophiyandri
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol 17, No 3 (2021)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jrs.17.3.194-203.2021

Abstract

Wabah Corona ditetapkan sebagai pandemi global sehingga Indonesia juga menetapkan standar protokol termasuk pada bidang konstruksi dengan mengeluarkan INMEN Menteri PUPR No 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid – 19 pada Proyek Konstruksi sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam masa pelaksanaan konstruksi di lingkungan proyek. Maka, Kesiapan dari penyedia jasa dalam penerapkan pelaksanan K3 protokol Covid – 19 perlu diulas lebih jauh baik dari sisi kemampuan SDM untuk mengimplementasikan pelaksanan protokol tersebut, ataupun dari segi manajerial perusahan sendiri dalam menyediakan peralatan SOP Covid – 19 di lingkungan proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada penyedia jasa, dan observasi ke lingkungan proyek. Hasil penelitian ini menunjukkan kesiapan SDM dan personil K3 dilapangan dalam pelaksanaan protokol covid – 19 adalah 66.66% atau penilaian baik, sedangkan untuk kesiapan dalam peralatan SOP protokol covid – 19 dilapangan hanya 60% atau penilaian cukup, dan penilaian kesiapan pelaksanaan protokol Covid – 19 keseluruhan adalah 63.42%. Sehingga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam penerapan INMEN didalam proyek konstuksi kedepannya.
Faktor Pemilihan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pendanaan Proyek Infrastruktur Maharani, Dwi Jenita; Maulani, Febiana
Jurnal Bangunan, Konstruksi & Desain Vol 2 No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jbkd.2.4.233-242.2024

Abstract

To pursue the target of economic growth and development in Indonesia, appropriate infrastructure development is needed so that cooperation between the government and business entities is needed to carry out the development. To carry out cooperation, several factors are needed that are in accordance with the conditions of the project, so that there are no losses for either the investor or the government. One alternative in funding infrastructure is to use the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) scheme, so that business entities can participate in providing infrastructure through cooperation agreements. The use of Government and Business Entity Cooperation is one solution in paying for today's infrastructure, so that investors are needed to provide infrastructure using several payment mechanisms in accordance with the agreement between the two parties. Factors that influence the selection of a cooperation scheme are seen from the infrastructure funding factor and the cooperation scheme selection factor. The infrastructure funding factor is seen from the funding pattern, policy framework and return on investment. The scheme selection factor is seen from the aspect of the nature and form of cooperation that occurs, the dimension of the concession time, the scope of work, the aspect of payment, risk and allocation, and the results of the project.
Kesiapan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan K3 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat Maulani, Febiana; Hidayat, Benny; Ophiyandri, Taufika
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol. 17 No. 3 (2021)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jrs.17.3.194-203.2021

Abstract

Wabah Corona ditetapkan sebagai pandemi global sehingga Indonesia juga menetapkan standar protokol termasuk pada bidang konstruksi dengan mengeluarkan INMEN Menteri PUPR No 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid – 19 pada Proyek Konstruksi sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam masa pelaksanaan konstruksi di lingkungan proyek. Maka, Kesiapan dari penyedia jasa dalam penerapkan pelaksanan K3 protokol Covid – 19 perlu diulas lebih jauh baik dari sisi kemampuan SDM untuk mengimplementasikan pelaksanan protokol tersebut, ataupun dari segi manajerial perusahan sendiri dalam menyediakan peralatan SOP Covid – 19 di lingkungan proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada penyedia jasa, dan observasi ke lingkungan proyek. Hasil penelitian ini menunjukkan kesiapan SDM dan personil K3 dilapangan dalam pelaksanaan protokol covid – 19 adalah 66.66% atau penilaian baik, sedangkan untuk kesiapan dalam peralatan SOP protokol covid – 19 dilapangan hanya 60% atau penilaian cukup, dan penilaian kesiapan pelaksanaan protokol Covid – 19 keseluruhan adalah 63.42%. Sehingga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam penerapan INMEN didalam proyek konstuksi kedepannya.
Studi Komparatif Efisiensi Biaya Sistem Rafter Baja Untuk Gudang Di Padang Sumatera Barat Maulani, Febiana; Guci, Jeply Murdiaman; Maharani, Dwi Jenita
Jurnal Bangunan, Konstruksi & Desain Vol 3 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jbkd.3.2.64-69.2025

Abstract

Cost efficiency is one of the considerations in material selection in construction. This study compares and analyzes the cost efficiency of three steel rafter systems, namely Wide Flange (WF), Castellated Beam, and Truss for warehouse construction in Padang City. The rafter structure design uses the design in previous studies. Based on the calculation of material volume and analysis of HSP Field of PU-AN and SHSTBGN in 2025, the rafter with the Truss system shows significant cost advantages with savings reaching 15.17% compared to WF and 10% compared to Castellated Beam. Calculations show that the weight of the Truss material is only 73.24 kg/m with a cost of Rp 994,254,600, more economical than WF (90.27 kg/m, Rp 1,172,112,500) and Castellated Beam (79.34 kg/m, Rp 1,053,917,100). The cost efficiency of Truss is not only in material savings, but also in reducing structural loads. Despite higher fabrication costs, resulting in the highest unit price for trusses, a total cost analysis shows that trusses remain the most economical option for warehouse projects in Padang. These findings provide practical guidance for contractors in selecting the optimal rafter system to reduce construction costs without sacrificing structural quality.
Studi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendorong adopsi Building Information Modeling (BIM) Febiana Maulani; Dwi Jenita Maharani
MEDIA KONSTRUKSI Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jmk.v10i2.148

Abstract

Industri konstruksi Indonesia tengah menghadapi tantangan klasik seperti keterlambatan proyek, efisiensi biaya, serta koordinasi lintas sektor yang masih lemah. Building Information Modeling (BIM) digunakan sebagai solusi inovatif melalui pendekatan digital dan kolaboratif. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong adopsi BIM, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendorong adopsi BIM, sekaligus membandingkannya dengan kondisi implementasi lapangan berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap 10 regulasi pemerintah dan analisis isi, serta didukung oleh analisis SWOT untuk melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) pada isi dari peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam bentuk pedoman, surat edaran, dan SOP teknis, masih terdapat kekurangan dalam konsolidasi regulasi, keterpaduan lintas sektor, dan kejelasan sanksi atau insentif. Selain itu, penerapan BIM saat ini masih terfokus pada proyek pemerintah dan belum menyentuh sektor swasta secara luas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang lebih mengikat, peningkatan kompetensi SDM, serta strategi transisi yang inklusif agar BIM benar-benar menjadi standar nasional dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia.
Co-Authors Akhmad Suraji Bambang Istijono, Bambang Benny Hidayat Jeply Murdiaman Guci Maharani, Dwi Jenita Ophiyandri, Taufika Ophiyandri, Taufika