<![CDATA[Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara-negara berkembang seperti Indonesia kini tengah mengalami penguatan kembali, meskipun tren global seringkali lebih menyukai privatisasi akibat wacana neoliberal. Kebangkitan BUMN ini menandai fungsinya sebagai instrumen strategis pemerintah. BUMN secara historis memang bertindak sebagai "tangan yang terlihat" (visible hand) negara, yang menempatkan mereka pada posisi unik. Mereka tidak hanya dituntut untuk beroperasi secara komersial, tetapi juga dibebani tanggung jawab politik untuk mewujudkan sasaran pembangunan, sehingga BUMN harus menavigasi persimpangan kompleks antara logika pasar dan kepentingan publik. Inisiatif reformasi BUMN yang saat ini bergulir tidak dapat dipandang hanya sebagai perbaikan administratif atau tata kelola untuk mengatasi masalah klasik seperti inefisiensi atau korupsi. Reformasi ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan ekonomi politik yang terencana. Faktor kunci proses ini adalah kepemimpinan negara (state leadership), di mana visi dan otoritas politik eksekutif menjadi pendorong utama. Kepemimpinan inilah yang mengorkestrasi seluruh proses transformasi, mulai dari konsolidasi hingga penanaman budaya kerja baru, dengan sasaran akhir untuk menjadikan BUMN sebagai alat yang lebih patuh dan efektif dalam menjalankan visi pemerintah. Atas dasar itu, studi ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana BUMN yang telah bertransformasi tersebut digunakan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Penelitian ini akan meneliti keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek prioritas, seperti infrastruktur skala besar, program hilirisasi, atau transisi energi. Dengan menerapkan analisis ekonomi politik, studi ini bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang membentuk transformasi tersebut, serta mengidentifikasi konflik inheren yang muncul saat BUMN harus menyeimbangkan perannya sebagai agen pembangunan dan sebagai badan usaha yang ditargetkan untuk profit.]]>
Copyrights © 2026
