Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia Manik, Citra Wulandari; Silaban, Krisnawati; Mnurung, Mahlina Putri; Situmorang, Rachel Meylani; Sinambela, Rut Afentina; Silaban, Putri Sari Margaret Julianty
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1595

Abstract

Dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat Indonesia adalah fokus penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian literatur dan pencarian data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, artikel, dan publikasi elektronik (internet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia secara khusus memengaruhi permintaan agregat negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek melalui efek pendapatan dan efek pergantian. Efek pendapatan terjadi ketika pajak atau pengeluaran pemerintah mengubah pendapatan disposibel rumah tangga. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal Indonesia telah menunjukkan efek yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan.
Pengaruh Penanaman Modal Asing, Perdagangan Internasional (Ekspor dan Impor) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Silaban, Krisnawati; Fayza, Salsabila; Matondang, Khairani
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1596

Abstract

Penanaman modal asing (PMA) dan perdagangan internasional (ekspor dan impor) merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan teknologi. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan impor dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PMA di Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2018 hingga 2022. Nilai impor dan ekspor di Indonesia juga berfluktuasi pada tahun 2018 hingga 2022. Di tahun 2018-2020, nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Namun, pada tahun 2021-2022, ekspor melebihi impor. Pertumbuhan nilai ekspor yang relatif positif selama dua tahun terakhir merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, PMA dan perdagangan internasional memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. PMA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sedangkan perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Pasaribu, Julio Rikky Supriadi; Manik, Citra Wulandari; Silaban, Krisnawati; Manurung, Mahlina Putri; Silaban, Putri Sari Margaret Julianty
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 4, No 1 (2025): March 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v4i1.4307

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan kompleks antara investasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Menggunakan analisis regresi dan uji Sobel, studi ini bertujuan untuk memahami interaksi faktor-faktor tersebut dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, sementara investasi tidak menunjukkan efek langsung yang signifikan secara statistik. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, mengindikasikan adanya trade-off potensial antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pengeluaran pemerintah berperan sebagai mediator antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang efektif. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan akan strategi pembangunan yang seimbang dan inklusif, memprioritaskan baik pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan di Sumatera Utara dan daerah berkembang serupa, menyarankan perlunya pengeluaran pemerintah yang terarah, alokasi sumber daya yang efisien, dan perspektif jangka panjang dalam memahami hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.
Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Sumatera Periode 2019-2023 Damara, M. Deni; Sitohang, Cindy Eleonora; Pratiwi, Audina; Silaban, Krisnawati; Ginting, Hilkia Natasya Br.; Nasution, Armin Rahmansyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8792

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Sumatera. Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel yang mana data sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB sebesar 99.81%, di mana peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari industri pariwisata, di sektor ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat.
Social Welfare Analysis: An Economic Study Of Human Development Index, Income Inequality And Poverty In The Provinces Of Aceh And North Sumatera Fadiya, Feny; Manurung, Mahlina Putri; Saajidah, Annisah; Nasution, Armin Rahmansyah; Pratiwi, Audina; Silaban, Krisnawati; Sirait, Melani Manginar
Jurnal Ekonomi Balance Vol. 20 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Perpustakaan dan Penerbitan Unismuh Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jeb.v20i1.13093

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing how much social inequality occurs between Aceh province and North Sumatra province. The method in collecting and processing data uses descriptive qualitative, where the data obtained is described through graphs as a measure of inequality. The samples in this study are; Human Development Index, Net Income and poverty. The results of this study are 1) The Human Development Index is at an unequal point where North Sumatra province is below Aceh province. 2) Through the net income graph, North Sumatra province is dominantly higher than Aceh province. 3) The poverty index of Aceh province is greater than that of North Sumatra province. 4) Through the processed data, North Sumatra province has superior inequality than Aceh province with two samples that are larger. Based on this research, the author makes a suggestion for the government to increase the policy of increasing employment for regions that do not have large revenues, and pay more attention to the efficiency of fiscal policies that have a direct impact on poverty.
Ekonomi Politik BUMN: Reformasi, Kepemimpinan Negara, dan Peran BUMN dalam Agenda Pembangunan Nasional Febrianti, Gita; Silaban, Krisnawati; Sitanggang, Novita Hotma Uli; Nasution, Armin Rahmansyah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3683

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara-negara berkembang seperti Indonesia kini tengah mengalami penguatan kembali, meskipun tren global seringkali lebih menyukai privatisasi akibat wacana neoliberal. Kebangkitan BUMN ini menandai fungsinya sebagai instrumen strategis pemerintah. BUMN secara historis memang bertindak sebagai "tangan yang terlihat" (visible hand) negara, yang menempatkan mereka pada posisi unik. Mereka tidak hanya dituntut untuk beroperasi secara komersial, tetapi juga dibebani tanggung jawab politik untuk mewujudkan sasaran pembangunan, sehingga BUMN harus menavigasi persimpangan kompleks antara logika pasar dan kepentingan publik. Inisiatif reformasi BUMN yang saat ini bergulir tidak dapat dipandang hanya sebagai perbaikan administratif atau tata kelola untuk mengatasi masalah klasik seperti inefisiensi atau korupsi. Reformasi ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan ekonomi politik yang terencana. Faktor kunci proses ini adalah kepemimpinan negara (state leadership), di mana visi dan otoritas politik eksekutif menjadi pendorong utama. Kepemimpinan inilah yang mengorkestrasi seluruh proses transformasi, mulai dari konsolidasi hingga penanaman budaya kerja baru, dengan sasaran akhir untuk menjadikan BUMN sebagai alat yang lebih patuh dan efektif dalam menjalankan visi pemerintah. Atas dasar itu, studi ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana BUMN yang telah bertransformasi tersebut digunakan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Penelitian ini akan meneliti keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek prioritas, seperti infrastruktur skala besar, program hilirisasi, atau transisi energi. Dengan menerapkan analisis ekonomi politik, studi ini bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang membentuk transformasi tersebut, serta mengidentifikasi konflik inheren yang muncul saat BUMN harus menyeimbangkan perannya sebagai agen pembangunan dan sebagai badan usaha yang ditargetkan untuk profit.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –2023: Tinjauan Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal Febrianti, Gita; Silaban, Krisnawati; Sitanggang, Novita Hotma Uli; Lubis, Putri Kemala Dewi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023 dengan menempatkannya dalam konteks desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis grafis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tren pendapatan daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta efektivitas capaian terhadap target anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi, terutama dampak pandemi COVID-19 pada 2020 yang menyebabkan penurunan tajam pendapatan daerah akibat melemahnya aktivitas ekonomi. Pada 2021, realisasi pendapatan kembali meningkat dan bahkan melampaui target, mencerminkan keberhasilan adaptasi fiskal, optimalisasi administrasi pemungutan pajak, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. Namun, pada 2023 realisasi kembali mengalami penurunan relatif terhadap target, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proyeksi anggaran dan kapasitas pemungutan riil. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 18–23%, menandakan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah dan ketergantungan daerah yang cukup besar pada dana transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi PAD belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan basis ekonomi maupun keterbatasan kapasitas administrasi fiskal daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sumber pendapatan lokal, peningkatan akurasi perencanaan anggaran, dan perbaikan tata kelola fiskal untuk mendorong kemandirian daerah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dalam kerangka desentralisasi fiskal.