<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses verifikasI. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.]]>
Copyrights © 2025
