<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur dan disertai telaah terhadap doktrin dan putusan pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kreditur konkuren dijamin melalui asas paritas creditorium dan asas pari passu pro rata parte yang bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004; namun, dalam praktik posisi mereka tetap rentan akibat dominannya eksekusi jaminan oleh kreditur separatis dan tingginya prioritas kreditur preferen. Efektivitas perlindungan kreditur konkuren sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas kurator, pengawasan hakim pengawas, konsistensi penerapan asas kepailitan oleh pengadilan, serta pemanfaatan upaya hukum seperti keberatan, renvoi prosedur, actio pauliana, dan pembatalan perdamaian.]]>
Copyrights © 2025
