<![CDATA[Pendaftaran tanah memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Indonesia sendiri menganut sistem publikasi negatif, di mana sertifikat tanah menjadi alat bukti kuat tetapi tidak mutlak. Sebaliknya, negara yang menganut sistem publikasi positif menjadikan data pendaftaran tanah bersifat final dan mengikat secara hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan kedua sistem untuk mengetahui perbedaan serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik di negara dengan publikasi positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem di Indonesia masih memungkinkan terjadinya sengketa kepemilikan karena negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran data. Sementara itu, sistem publikasi positif memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, namun memerlukan pengawasan ketat dan biaya administrasi besar. Disimpulkan bahwa penerapan unsur publikasi positif dapat menjadi acuan reformasi pendaftaran tanah di Indonesia guna memperkuat perlindungan hukum atas hak tanah.]]>
Copyrights © 2025
