Penelitian ini menganalisis implementasi digital governance di desa-desa perbatasan Kabupaten Merauke dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik berbasis digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menangkap dinamika kompleks antara teknologi, tata kelola, serta konteks sosial-budaya di wilayah terpencil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, operator layanan digital, tokoh adat, dan masyarakat pengguna, yang dilengkapi dengan observasi lapangan serta analisis dokumen. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait kesiapan digital, hambatan infrastruktur, serta pengalaman pengguna dalam mengakses layanan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital governance di desa-desa perbatasan masih berada pada tahap transisi. Meskipun digitalisasi meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akses layanan administrasi, efektivitasnya masih terhambat oleh kualitas jaringan yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi digital aparatur maupun masyarakat. Faktor sosial dan budaya, termasuk norma masyarakat adat dan variasi tingkat pendidikan, turut memengaruhi penerimaan teknologi. Hambatan struktural seperti ketidaksinkronan data, minimnya dukungan teknis, dan kondisi geografis yang berat juga menghambat integrasi layanan digital secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian digital governance di wilayah 3T dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan infrastruktur digital, serta memperbaiki koordinasi pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik digital yang lebih inklusif dan efektif di desa perbatasan.
Copyrights © 2026