Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Rikardus, Everistus
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke Rikardus, Everistus; Pecamuya, Robertus; Tuakra, Yulianus; Wika, Martinus
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7ntme365

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap: sosialisasi program, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur kampung dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan dana desa sesuai regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan keterampilan aparatur kampung dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), serta laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam musyawarah kampung. Kegiatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang ekonomi lokal, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan akses transportasi, upaya solutif dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Diperlukan pendampingan lanjutan dan sinergi dengan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.
Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Produksi Padi Rikardus, Everistus
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/m0jv6w36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan kebijakan ketahanan pangan melalui sinergi multi-pemangku kepentingan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan peningkatan produksi padi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Merauke, wilayah perbatasan yang menjadi sentra produksi padi nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 18 informan kunci yang mewakili pemerintah daerah, kelompok tani, sektor swasta, tokoh adat, dan LSM, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi dan dinamika sinergi antar-aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sinergi multi-pemangku kepentingan berperan penting dalam penguatan kebijakan ketahanan pangan. Sinergi tersebut terwujud melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan program, dan pemanfaatan teknologi, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti fragmentasi program, konflik tata guna lahan, dan keterbatasan infrastruktur. Studi ini menegaskan perlunya tata kelola kolaboratif yang integratif untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah perbatasan. Rekomendasi utama mencakup penguatan kelembagaan koordinasi, harmonisasi tata ruang, dan adopsi teknologi pertanian presisi.
Ketahanan Pangan dan Hak Akses Lahan bagi Masyarakat Adat di Merauke: Kajian Kritis atas Implementasi Kebijakan Publik Rikardus, Everistus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i1.375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dampak kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) terhadap ketahanan pangan dan hak akses lahan masyarakat adat, dengan fokus khusus pada komunitas Marind di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus, guna memahami secara mendalam perubahan sosial-ekologis yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan pembangunan berskala besar. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek food estate dilaksanakan secara top-down tanpa konsultasi bermakna, mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan tidak mengakui hak ulayat secara formal. Hal ini berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber pangan tradisional seperti hutan, rawa, dan kebun lokal, sehingga meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari luar dan mengganggu keberlanjutan sistem pangan subsisten. Selain itu, perubahan sistem produksi telah memicu disrupsi sosial-budaya dan memperlemah lembaga adat yang sebelumnya berperan dalam pengelolaan sumber daya. Alienasi agraria pun muncul sebagai akibat klaim negara atas tanah adat tanpa skema kompensasi yang adil. Meski demikian, masyarakat menunjukkan strategi adaptasi dan resistensi melalui revitalisasi lembaga adat, pendidikan budaya, dan pertanian berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan berbasis keadilan ekologis dan sosial, yang menghormati kedaulatan pangan, hak tanah, dan sistem pengetahuan lokal masyarakat adat
Apparatus Resource Development Strategy at the Merauke Regency Regional Civil Service Agency Rikardus, Everistus; Abdullah, Muhammad Tang; Rakhmat, Rakhmat
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 2, Desember 2020
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v6i2.10625

Abstract

This study aims to (1) describe and analyze the condition of existing apparatus resources in the Merauke Regency Regional Personnel Agency; and (2) describe and analyze the apparatus development strategy in the Merauke Regency Regional Personnel Agency. This research applies a qualitative approach. The informants involved included: (1) Head of the Regional Civil Service Agency; (2) Subdivision of the Strategy of the Regional Civil Service Agency Resources; and (3) a number of training alumni employees. Data collection techniques are interviews, observation, study of literature and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the implementation of education and training, especially in the Merauke Regency Regional Personnel Agency, had been effective, although there were still some improvements that needed to be made so that the results of the training could be maximized as expected. Employees are the most important resource in a public organization. Good employees who meet the qualification standards can only be obtained through effective recruitment efforts. The implementation of education and training in the Merauke Regency Regional Personnel Agency is good because based on the results it shows starting from training materials, good and effective delivery methods in the training process, facilities and infrastructure to support training activities, skilled presenters, learning process according to standard procedures, proportion of time and the method of implementation was working well and effectively.
Digital-Governance dan Efektivitas Pelayanan Publik di Desa Perbatasan: Studi Kasus Kabupaten Merauke Rikardus, Everistus
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4qkbhy43

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi digital governance di desa-desa perbatasan Kabupaten Merauke dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik berbasis digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menangkap dinamika kompleks antara teknologi, tata kelola, serta konteks sosial-budaya di wilayah terpencil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, operator layanan digital, tokoh adat, dan masyarakat pengguna, yang dilengkapi dengan observasi lapangan serta analisis dokumen. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait kesiapan digital, hambatan infrastruktur, serta pengalaman pengguna dalam mengakses layanan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital governance di desa-desa perbatasan masih berada pada tahap transisi. Meskipun digitalisasi meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akses layanan administrasi, efektivitasnya masih terhambat oleh kualitas jaringan yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi digital aparatur maupun masyarakat. Faktor sosial dan budaya, termasuk norma masyarakat adat dan variasi tingkat pendidikan, turut memengaruhi penerimaan teknologi. Hambatan struktural seperti ketidaksinkronan data, minimnya dukungan teknis, dan kondisi geografis yang berat juga menghambat integrasi layanan digital secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian digital governance di wilayah 3T dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan infrastruktur digital, serta memperbaiki koordinasi pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik digital yang lebih inklusif dan efektif di desa perbatasan.
Co-Authors Abdullah, Muhammad Tang Pecamuya, Robertus Rakhmat, Rakhmat Tuakra, Yulianus Wika, Martinus