<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor struktural dan kultural yang memengaruhi transparansi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi tantangan implementasi reformasi birokrasi pada tingkat kampung, serta merumuskan model peningkatan transparansi yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilaksanakan di beberapa kampung yang dipilih secara purposif untuk mencerminkan variasi geografis, kapasitas tata kelola, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat adat. Subjek penelitian terdiri atas kepala kampung, sekretaris kampung, aparat pengelola Dana Desa, tokoh masyarakat adat, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, pendamping desa, dan auditor Inspektorat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola struktural, kultural, dan praktik transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh kapasitas SDM, regulasi, prosedur administrasi, infrastruktur, serta nilai-nilai lokal, norma sosial, dan budaya hierarki. Hambatan utama mencakup ketidaksesuaian kebijakan nasional dengan praktik lokal, keterbatasan kompetensi aparatur, dan minimnya partisipasi masyarakat. Strategi peningkatan transparansi meliputi musyawarah desa terbuka, publikasi informasi anggaran, kolaborasi dengan pendamping desa, dan penguatan kapasitas aparatur. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model tata kelola Dana Desa yang lebih akuntabel dan kontekstual.]]>
Copyrights © 2026
