Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pecamuya, Robertus
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke Pecamuya, Robertus
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/atkh3972

Abstract

This study aims to analyze the transformation of indigenous peoples' governance in facing the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) and conservation policies, identify community resilience strategies as adaptations to these policies, and provide relevant policy recommendations for sustainable development based on local wisdom. A qualitative approach with a case study design was used to explore local dynamics in Jagebob District, Merauke Regency, South Papua. Data were collected through in-depth interviews with 18 key informants, participant observation, and document studies, then analyzed using thematic analysis techniques. The results showed that indigenous peoples experienced significant transformations in governance, characterized by strengthening customary institutions, revitalizing community deliberations, and integrating traditional values ​​with modern governance practices. Community resilience strategies include livelihood diversification, policy advocacy, and strengthening cultural identity as a form of adaptation and non-violent resistance. Supporting factors include the role of customary leaders, the younger generation, NGOs, and technology; while obstacles include power imbalances, weak law enforcement, and community fragmentation. These findings underscore the urgency of more inclusive development and conservation policies, recognizing indigenous governance as an equal partner, and strengthening local institutional capacity to support sustainable development.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke Rikardus, Everistus; Pecamuya, Robertus; Tuakra, Yulianus; Wika, Martinus
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7ntme365

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap: sosialisasi program, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur kampung dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan dana desa sesuai regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan keterampilan aparatur kampung dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), serta laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam musyawarah kampung. Kegiatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang ekonomi lokal, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan akses transportasi, upaya solutif dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Diperlukan pendampingan lanjutan dan sinergi dengan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.
Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke Pecamuya, Robertus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i1.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) terhadap ketahanan pangan lokal dari perspektif masyarakat adat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman komunitas adat Marind di wilayah Wasur, Sota, dan pesisir selatan Merauke yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berbasis coding kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan food estate telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap sistem pangan lokal, termasuk hilangnya akses terhadap sumber pangan tradisional seperti ikan rawa, rusa, dan sagu. Selain itu, terjadi marginalisasi nilai-nilai pertanian adat serta ketimpangan distribusi sumber daya dan hasil produksi, di mana kelompok masyarakat adat kurang mendapat akses dibandingkan mitra binaan pemerintah. Mayoritas partisipan menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kebijakan, sehingga memunculkan persepsi negatif terhadap negara. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat top-down berisiko mengabaikan aspek sosial, budaya, dan ekologis lokal, serta memperparah kerentanan pangan masyarakat adat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma kebijakan pangan nasional menuju model yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini juga merekomendasikan studi lanjutan yang bersifat komparatif dan interdisipliner.
Reformasi Birokrasi dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merauke: Faktor Struktural, Kultural, dan Tantangan Implementasi Pecamuya, Robertus
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/cyt6mm22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor struktural dan kultural yang memengaruhi transparansi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi tantangan implementasi reformasi birokrasi pada tingkat kampung, serta merumuskan model peningkatan transparansi yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilaksanakan di beberapa kampung yang dipilih secara purposif untuk mencerminkan variasi geografis, kapasitas tata kelola, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat adat. Subjek penelitian terdiri atas kepala kampung, sekretaris kampung, aparat pengelola Dana Desa, tokoh masyarakat adat, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, pendamping desa, dan auditor Inspektorat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola struktural, kultural, dan praktik transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh kapasitas SDM, regulasi, prosedur administrasi, infrastruktur, serta nilai-nilai lokal, norma sosial, dan budaya hierarki. Hambatan utama mencakup ketidaksesuaian kebijakan nasional dengan praktik lokal, keterbatasan kompetensi aparatur, dan minimnya partisipasi masyarakat. Strategi peningkatan transparansi meliputi musyawarah desa terbuka, publikasi informasi anggaran, kolaborasi dengan pendamping desa, dan penguatan kapasitas aparatur. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model tata kelola Dana Desa yang lebih akuntabel dan kontekstual.
Co-Authors Rikardus, Everistus Tuakra, Yulianus Wika, Martinus