<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perjudian online melalui studi terhadap Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu. Fokus utama terletak pada analisis perbandingan antara penggunaan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam konteks asas lex specialis derogat legi generali. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis putusan pengadilan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP dalam perkara ini tidak mencerminkan adanya pendekatan hukum yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital. Pengabaian terhadap UU ITE sebagai lex specialis berimplikasi pada lemahnya efek jera, ketidakpastian hukum, serta minimnya perlindungan masyarakat terhadap maraknya kejahatan berbasis teknologi. Artikel penelitian ini merekomendasikan tentang pentingnya pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap transformasi dissgital, agar sistem peradilan mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara tepat dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2025
