<![CDATA[Penelitian ini membahas kompleksitas pengelolaan dana haji Indonesia dengan fokus pada implementasi regional dan tantangan kontekstual di Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah mengkaji tata kelola keuangan haji setelah pelimpahan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta mengidentifikasi hambatan lokal. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel purposive terhadap pejabat yang terlibat langsung di Kanwil Kementerian Agama Banten melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dilengkapi telaah literatur. Analisis tematik menemukan pemisahan jelas antara alur dana jamaah yang dikelola BPKH dan dana operasional negara dari APBN/APBD. Meskipun pengawasan berlapis dan sistem transparansi digital seperti ELHAJ dan SISKOHAT diterapkan, stigma negatif yang dipengaruhi disinformasi media sosial masih ada. Tantangan operasional meliputi rendahnya literasi digital di daerah 3T dan ketahanan bencana setelah tsunami Selat Sunda 2018. Hasil penelitian menegaskan pentingnya adaptasi lokal dalam tata kelola. Kesimpulan menyatakan penguatan komunikasi publik dan kesiapsiagaan menghadapi bencana diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan operasional sesuai prinsip syariah.]]>
Copyrights © 2025
