<![CDATA[Dalam hal ini, sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa timbul sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan RED II dan EUDR yang menjadikan minyak sawit sebagai produk dengan risiko tinggi terkait deforestasi. Pihak Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam GATT 1994. Studi ini menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa ini, bagaimana respons kebijakan yang diambil oleh Indonesia, serta dampak ekonomi yang muncul, khususnya pada petani, industri kelapa sawit, dan performa ekspor nasional. Dengan melalui mekanisme sengketa WTO (DS593), pada tahun 2025 panel WTO memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Uni Eropa bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional dan memerlukan penyesuaian. Hasil ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam perdagangan, penguatan hilirisasi, serta penerapan standar keberlanjutan guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah lingkungan pada kebijakan Uni Eropa sering kali digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan strategi diplomasi multilateral untuk mempertahankan keberlangsungan ekspor biodiesel dari Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
