<![CDATA[Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan perkembangan hukum perjanjian yaitu munculnya perjanjian digital/kontrak digital banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Kelebihan perjanjian digital dibanding perjanjian konvensional lebih cepat, efisien, dan melintas batas suatu negara. Digitalisasi kontrak meliputi berbagai jenis transaksi bisnis, seperti perjanjian e-commerce, penggunaan perangkat lunak dan kesepakatan layanan berbasis aplikasi. Permasalahan dalam praktek, ditemukan pelaku usaha beritikad tidak baik pengunaan kontrak digital sehingga merugikan kepada konsumen. Permasalah, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital dan apa hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital. Penelitian mengunakan penelitian kepustakaan berupa buku buku, peraturan perundangan-undangan dan jurnal. Penerlitian bersifat yurids normatif. Hasil penelitian, penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian 1320 KUHPerdata, pelaku usaha harus jujur menginformasikan produk. Pembuktian prinsip itikad tidak baik pada perjanjian digital di Indonesia menghadapi hambatan. karena masih membutuhkan autentikasi dan validasi hukum sesuai dengan UU ITE, minim interaksi fisik, kompleksitas teknologi dan hukum, belum memadainya regulasi teknis di Indonesia, serta persoalan lintas yurisdiksi dan ketidak seimbangan posisi tawar dalam perjanjian digital.]]>
Copyrights © 2025
