<![CDATA[Pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penaggulangan Covid-19 di DKI Jakarta sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketekuatan terhadap efek samping serius yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diberikan pada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolakan vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumannya penerima vaksin mendapat sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana. Maka diperlukan peraturan perundangan vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.]]>
Copyrights © 2024
