Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts Murtantyo Hutomo, Hery; Sura Anabertha Sembiring, Malemna
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 4 (2023)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum1967

Abstract

This study aims to determine the synchronization of legal protection arrangements for people with mental illness (ODGJ) and its forms of legal protection in the structure of Indonesian laws and regulations. This study used normative juridical research methods. The approach used in this study is the Statue Approach and Analytical Approach with the specification of research inventory of laws and regulations, legal synchronization , and legal discovery in concrete. The result revealed that legal protection for people with mental illness (ODGJ) in some cases has not shown a level of synchronization. It is concerned in several legal provisions, namely Article 28G paragraph (2) and 28I of the 1945 Constitution, Article 86 of the Mental Health Law Number 18 of 2014, Article 453 of Law Number 17 of 2023, Article 9 of Law Number 39 of 1999, Article 333, 304, 491, 44 paragraph 2 of the Criminal Code, and Ministry of Health Regulations (Permenkes) Number 54 of 2017. According to these results, it can be concluded that the efforts to prevent and overcome shackling action for people with mental illness are through a promotive, preventive, curative, and rehabilitative approach to the community about individuals with mental illness (ODGJ). The construction of a mental hospital with a criminal room that can accommodate treatments for people with a mental health condition with criminal convictions or routine treatments of people with a mental health condition who are convicted in detention cells. There are clear juridical qualifications between crime and offense so as not to cause juridical problems in its implementation.
Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Prespektif Keadilan ega shintia putri; Malemna Sura Anabertha Sembiring; Helvis; I Made Kantika
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat kesalahan prosedur atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan korban dapat mengajukan ganti rugi sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan dan mekanisme mengajukan ganti rugi bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap oleh kepolisian menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, seperti proses hukum yang panjang dan kompleks, beban pembuktian, kurangnya pemahaman hukum, perlindungan institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta minimnya preseden hukum. Meskipun mekanisme ganti rugi diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, banyak korban tetap mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan hasil yang memadai.
ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Yofferson, Yofferson; Markoni, Markoni; Kantika, I Made; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.419

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.
The Power of Scientific Evidence in the Evidence System for Forest and Land Cases Kusmiharsono, Didik; Sura Anabertha Sembiring, Malemna
Jurnal Legisci Vol 1 No 4 (2024): Vol 1 No 4 February 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i4.192

Abstract

The development of evidence in cases of land and forest fires is regulated in Article 96 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In regulating the extent of evidence in environmental cases, the Supreme Court through Decree of the Chief Justice No.36/KMA/SK/II/2013 concerning the Implementation of Guidelines for Handling Environmental Cases. The research in this study is normative juridical legal research or library research. Meanwhile, the literature review uses various secondary data such as primary legal materials. The results of the study show that regulations on the use of scientific evidence (scientific evidence) as evidence in land and forest fire cases are contained in Laws, Ministerial Regulations and Supreme Court Decisions regarding the use of scientific evidence (scientific evidence) as evidence in land fire cases. The obstacle in using scientific evidence (scientific evidence) as evidence in land and forest fire incidents is that the causal relationship element is very difficult to prove so it requires scientific evidence.
The Juridical Analysis of Narcotics Abuse Settlement through Restorative Justice in Bekasi Septiana Agri, Siska; Kanthika, I Made; Markoni, Markoni; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.47626

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in drug abuse cases at the District Attorney’s Office of Bekasi Regency. The approach is grounded in the values of substantive justice, humanity, and criminal justice system effectiveness, particularly in response to the inefficiencies of conventional penal models for drug users. This research adopts a normative juridical method and a case study approach of the suspect Muhamad Yunus. The resolution of narcotics abuse cases through rehabilitation is a mechanism inseparable from the implementation of restorative justice, with the spirit of restoring the original condition by rehabilitating the perpetrator of narcotics abuse, which constitutes a victimless crime. The Prosecution Service may terminate prosecution if the perpetrator meets certain criteria and can undergo rehabilitation, thereby providing a solution to narcotics abuse cases involving offenders better suited for rehabilitative measures. The findings reveal that while restorative justice is not explicitly regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, its implementation can be legally justified through prosecutorial discretion based on the Attorney General’s Regulation and integrated assessment results. The study also emphasizes the importance of amending legislation to strengthen the legal legitimacy of restorative justice in drug-related cases as a corrective and humanistic approach within Indonesia’s criminal justice system
Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta Sibarani, Paulus Ramotan; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Fitria, Annisa; Nazah, Farida Nurun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1204

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Rachman, Novita Ayu Nafisa; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Nardiman; I Made Kanthika
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss3pp722-731

Abstract

The cause of the weak legal protection of victims of criminal acts in Indonesia is that the laws and regulations governing it are still unclear. In this research, the author will discuss issues related to the legal protection of victims of criminal acts committed by people with mental disorders (ODGJ) and efforts that can be made by victims of criminal acts committed by ODGJ to obtain compensation. The normative research method used by the author in discussing the case in this thesis refers to written regulations, data collection is done through literature study as well as examining laws and cases related to the legal protection of victims of criminal acts committed by ODGJ. From the results of the research, it can be concluded that the legal protection of victims of criminal acts in the justice system must be pursued by the state as a form of responsibility for the formulation of criminal legislation. Legal protection of victims of crimes committed by ODGJ can be done with compensation in the form of restitution as an additional punishment to fulfill the rights of victims that have not been obtained. Criminal law policy is expected to be able to provide firmer rules regarding compensation that can be systematically applied in criminal law policy.
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021 BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 2/ Sukarman; Helvis; Markoni; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.34

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt) Mario Marco Leaniel; Helvis; I Made Kantikha; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 04 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.55

Abstract

Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial telah menjadi masalah yang serius, mengingat dampaknya terhadap moralitas masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. dan tujuan penelitian tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap penyebar vidio yang melanggar norma kesusilaan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitiannya adalah Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran dalam undang-undang tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kesimpulannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. mempertimbangkan fakta hukum, dampak sosial, motif terdakwa, penyesalan, dan kepentingan hukum untuk menentukan hukuman yang adil terhadap penyebar video yang melanggar norma kesusilaan. Sarannya adalah agar vonis hakim dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan pornografi
Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia Wirawan, Ardy; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Helvis; Saragih, Horadin
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.564

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.