Kepastian Hukum dan Restrukturisasi dalam Putusan PK MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas PT Hanson International Tbk

Jesslyn Janet Cen (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Kathleen Joan Halim (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Lathifah Lathifah (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Sandrina Realita (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Theresia Aurellia Gunawan (Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)

Jurnal Ilmu Multidisplin
Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Hanson International, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menolak permohonan PK dengan dua pertimbangan utama. Pertama, bukti Perjanjian Perdamaian yang diajukan debitur tidak memenuhi syarat sebagai novum karena lahir setelah putusan pailit. Kedua, perdamaian yang diajukan setelah debitur dinyatakan pailit dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2021. Putusan ini menegaskan orientasi hukum kepailitan Indonesia yang lebih creditor-oriented dengan mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor, serta menutup ruang restrukturisasi melalui perdamaian ulang pasca-kepailitan. Secara prosedural, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh proses PKPU hingga kepailitan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.