<![CDATA[Dalam konteks hukum adat Bali, mekanisme pengangkatan anak dan pemberian hak waris memiliki peran penting. Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022, pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dilakukan untuk melanjutkan tanggung jawab keluarga, baik secara nyata (sakala) maupun spiritual (niskala). Anak angkat yang sah menurut hukum adat Bali memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris. Hukum adat Bali mengatur sistem kewarisan patrilineal dengan prinsip mayorat, di mana harta warisan diturunkan kepada anak laki-laki. Namun, hak waris anak angkat dapat hilang jika terdapat pelanggaran norma adat, seperti tidak menghormati orang tua angkat. Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 14/PDT.G/2014/PN.AP, menunjukkan peran hukum formal dalam pengakuan dan perlindungan hak anak angkat berdasarkan hukum adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali dan bagaimana pemberian hak waris bagi anak angkat dalam hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini melibatkan studi perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan analisis historis untuk memahami perkembangan dan penerapan norma hukum.]]>
Copyrights © 2024
