<![CDATA[Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas merupakan aspek krusial untuk menjamin keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur melalui instrumen internal (AD/ART) dan eksternal (UUPT), termasuk hak mengajukan gugatan derivatif, kewenangan audit, hak suara dalam RUPS, dan hak appraisal rights. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan seperti dominasi pemegang saham mayoritas, biaya litigasi yang tinggi, dan rendahnya kesadaran hukum. Simpulan penelitian menekankan pentingnya revisi UUPT, peningkatan transparansi, dan edukasi aktif bagi pemegang saham minoritas. Rekomendasi penelitian mencakup penurunan threshold gugatan derivatif, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan korporasi.]]>
Copyrights © 2025
