Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

The Role of Intellectual Property Law in Increasing Science Education Capacity in Indonesia Diana Tantri Cahyaningsih; Dona Budi Kharisma
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 7 (2023): July
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i7.4565

Abstract

Currently, the world of education is the backbone of the development of Intellectual Property Rights (IPR). Research results in learning and research activities in the form of science and technology are objects of IPR that must be registered and protected. This is because the findings are an innovation that has high moral and economic value. This study aims to identify the role of IPR law in increasing the capacity of science education in Indonesia. This type of research is legal research using a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using library research. Data analysis techniques were carried out using the critical hermeneutic method. The results of the study state that IPR law has two functions, namely: a protective function and an economic function. The function of protection means that the registration of IPR legally protects the findings of inventors as intellectual property. Inventors also have the right to sue other parties who use their findings without rights. The economic function means that registered innovations in science education can provide economic benefits for inventors as well as a source of income (royalty). However, the level of HKI registration in the world of science education is still low. The existence of HKI learning materials in science education is something that is needed at this time.  
Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Karya Potret Ditinjau dari Hukum Indonesia dan Jepang Anissa Maya Hapsari; Diana Tantri Cahyaningsih
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6723

Abstract

The increasing ease of interaction, which is becoming more intensive, extensive, and unrestricted, is a result of technological advancements. This is accompanied by the advancement of human thinking, which can create new innovations. These innovations are subsequently embodied in works, one of which is portrait works. The works that result from such innovations are protected as Copyrights in the form of Portrait Rights. The background for selecting Japan as the country for comparison is based on data from the Intellectual Property Index, where Japan scores higher in terms of copyright protection compared to Indonesia, with scores of 8.1 and 3.9, respectively. This study aims to understand the comparison of copyright regulations related to portrait rights and the efforts that can be made through this comparison to achieve legal certainty. This research is normative legal research that uses a statute approach and a comparative approach. The results of this study show similarities regarding the international agreement ratified by both countries and differences in the types of rights in their copyright regulations. Furthermore, effort to achieve legal certainty related to the theory of progressive law include continually updating regulations to align with societal development, as the law has a dynamic nature
Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital Pandito Malim Hasayangan Tanjung; Diana Tantri Cahyaningsih
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.161

Abstract

This article is to review and analyze the forms of violation of originality rights in the context of video works and the efforts made by content creators if their originality rights are violated. this research identifies forms of Copyright infringement, especially related to reuploads without attribution or watermarks, as well as actions that can be taken by content creators in response to such violations, The research method used is a normative legal approach with a focus on analyzing primary and secondary legal materials through literature study. The results show that violations of originality rights often occur in various forms, such as unauthorized use, reproduction without significant changes, and unauthorized modification of original works. However, the main challenges in enforcing originality rights are the difficulty in identifying infringements in a timely manner and the cost and time involved in the enforcement process. cooperation between digital platforms, policymakers, and the creator community is needed to create a fairer and more supportive environment for creators to maintain the integrity of their original works and more effective efforts are needed to support video content creators to protect their originality rights in this digital era.
Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Bima Putra Perdana; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas merupakan aspek krusial untuk menjamin keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur melalui instrumen internal (AD/ART) dan eksternal (UUPT), termasuk hak mengajukan gugatan derivatif, kewenangan audit, hak suara dalam RUPS, dan hak appraisal rights. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan seperti dominasi pemegang saham mayoritas, biaya litigasi yang tinggi, dan rendahnya kesadaran hukum. Simpulan penelitian menekankan pentingnya revisi UUPT, peningkatan transparansi, dan edukasi aktif bagi pemegang saham minoritas. Rekomendasi penelitian mencakup penurunan threshold gugatan derivatif, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan korporasi.
Pemenuhan Hak Alimentasi Anak Berdasarkan Klausul Patut Menurut Pasal 839 KUHPerdata Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk Manda Ardianingrum; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak alimentasi dalam istilah hukum sederhana merupakan sebuah kewajiban yang memiliki kedudukan sebagai hubungan hukum timbal balik antara orang tua dan anak, serta sebaliknya antara anak dan orang tua. Latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk di mana pihak Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dikarenakan para Tergugat menolak menandatangani pencairan aset dan tabungan milik pewaris untuk menggantikan biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman milik Penggugat. Adapun Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dan merupakan ahli waris dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak alimentasi dapat dijadikan dasar dalam menilai kepatutan ahli waris serta menelaah penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ahli waris dalam memenuhi hak alimentasi terhadap pewaris dapat menjadi faktor pertimbangan dalam menilai kelayakan mereka menerima warisan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan aspek moral dalam hukum waris dan menawarkan perspektif baru bagi majelis hakim dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.
Tanggung Jawab Hukum dalam Tahap Pra-Kontrak: Studi atas Memorandum of Understanding (MoU) Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia Alma Sanmowa Roida; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman sering digunakan dalam tahap pra-kontrak sebagai bentuk kesepahaman awal sebelum dibuatnya kontrak utama. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, MoU tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, sehingga kekuatan mengikat dan tanggung jawab hukum atas pelanggarannya sering menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum MoU dalam hukum perjanjian dan bentuk tanggung jawab jika terjadi pelanggaran hukum. Metodologi penelitian ini menggunakan penelusuran hukum normatif, bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, MoU dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi jika memenuhi syarat sah perjanjian, atau perbuatan melawan hukum (PMH) bila pelanggaran terjadi atas prinsip itikad baik dalam negosiasi. Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, MoU yang menyesatkan dapat memunculkan tanggung jawab berdasar UU Perlindungan Konsumen. Temuan ini menegaskan pentingnya pengaturan normatif MoU untuk memberikan kepastian hukum.
Piercing The Corporate Veil Dalam Kepailitan Anak Perusahaan BumnPersero Civil Law Dan Common Law Wiwid Putri Handayani; Yudho Taruno Muryanto; Diana Tantri Cahyaningsih
Proceedings National Conference Sinesia Vol. 1 No. 2 (2025): Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ncrcs-sinesia.v1i2.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero dengan membandingkan sistem civil law dan common law. Permasalahan muncul karena besaran kepemilikan saham induk BUMN Persero terhadap anak perusahaan BUMN Persero yang lebih dari 50% (lima puluh persen) seringkali menimbulkan persepsi bahwa seluruh aset BUMN Persero termasuk anak perusahaannya merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dijadikan objek kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem civil law, anak perusahaan BUMN Persero diakui sebagai badan hukum yang terpisah (separate legal entity) dari induknya, sehingga dapat dipailitkan secara mandiri tanpa melibatkan tanggung jawab induk perusahaan. Sementara itu, sistem common law seperti di Amerika Serikat menerapkan prinsip tersebut secara lebih fleksibel melalui doktrin piercing the corporate veil yang memungkinkan pengadilan menembus pemisahan badan hukum jika induk perusahaan menyalahgunakan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban atau merugikan kreditur. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum formal, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan keadilan substantif berdasarkan realitas pengendalian ekonomi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan keadilan substantif dalam praktik peradilan Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan struktur holding BUMN Persero dalam perkara kepailitan.
Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebagai Objek Pembuktian dalam Hukum Perdata serta Akibat Hukumnya dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak Arlinda Aulia Putri; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2538

Abstract

Child custody (hadhanah) in civil cases, particularly after divorce, is not merely viewed as a right of the parents, but rather as a right of the child that must be legally protected. This protection is essential as it concerns the continuity of a child’s physical and psychological development amid changes in family structure. This study aims to analyze the position of hadhanah as an object of proof in civil law and to examine the legal implications from the perspective of the best interest of the child. The method used is normative legal research with a statutory approach. The findings show that hadhanah is a crucial object of proof in judicial decisions, where evidence such as witness testimonies, documents, and court facts form the basis for assessing the suitability of custody. This protection is important as it relates to the sustainability of a child’s growth and development, both physically and psychologically, in the midst of changing family structures. Its legal consequences do not only affect the determination of custody rights, but also the legal responsibilities of parents, including obligations for care, education, and child protection. Therefore, the application of the principle of the best interest of the child must be a primary consideration in every court decision.
Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Dasar Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN.Mdn Lintang Kinanti Ramafuri; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2549

Abstract

This study aims to analyze the legal basis for granting child custody to the father and the application of the principle of the best interests of the child by the judge in Decision No. 982/Pdt.G/2024/PN.Mdn. The study employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach, supported by primary and secondary data analyzed through legal syllogisms using deductive reasoning. The study findings indicate that the granting of custody to the father is based on the revocation of the mother’s custody rights due to proven neglect, which has a negative impact on the child’s health and development. The principle of the best interests of the child is applied through a comprehensive assessment of both parents’ parenting capacity and maturity, which concluded that the father is better able to ensure the child’s best interests, while visitation rights are still granted to the mother to maintain the child’s psychological well-being. This ruling also reflects the fact that child protection in the legal sphere requires an integrated approach that simultaneously combines legal norms, trial evidence, and an understanding of the child’s psychological needs.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Yudho Taruno Muryanto; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono; Dona Budi Kharisma; Tuhana Tuhana; Diana Tantri Cahyaningsih; Arief Suryono; Noor Saptanti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.