<![CDATA[Pada persaingan usaha, hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar yang sehat dapat tercapai. Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat sekaligus menimbulkan permasalahan baru terhadap kartel dalam dunia pasar digital. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di era ekonomi digital masih menggunakan dasar hukum yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program leniency untuk mengungkap praktik kartel di Indonesia di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola deduktif. Penelitian ini berfokus pada analisis permasalahan pengungkapan praktik kartel yang dialami oleh KPPU dan meninjau perspektif ekonomi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam permasalahan sulitnya KPPU dalam mengungkap praktik kartel tersebut dapat diterapkan program leniency sebagai upaya mengungkap praktik kartel, dengan menggunakan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat sebagai negara pencetus program leniency pada penanganan praktik kartel.]]>
Copyrights © 2025
