<![CDATA[Penelitian ini membahas implikasi hukum pemalsuan akta perceraian terhadap keabsahan perjanjian pembiayaan yang menggunakan harta bersama sebagai agunan, serta potensi wanprestasi yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sering menerima dokumen status perkawinan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit tanpa verifikasi mendalam. Ketika akta perceraian yang digunakan ternyata palsu, maka dasar hukum perjanjian menjadi cacat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal dan itikad baik. Akibatnya, perjanjian pembiayaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta perceraian tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga menghapus keabsahan perjanjian perdata yang lahir darinya. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara reaktif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan ganti rugi, serta secara preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan dan pejabat pembuat akta. This studydiscusses the legal implications of forged divorce certificates on the validity offinancing agreements that use joint property as collateral, as well as thepotential for default arising from such acts. In practice,financing institutions often accept marriage status documents as the basis forcreditworthiness assessments without in-depth verification. When the divorce certificateused turns out to be fake, the legal basis of the agreement becomes flawed because itcontradicts the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the validity requirements ofagreements, specifically the elements of lawful cause and good faith. As a result,the financing agreement can be declared null and void, and the aggrieved partyhas the right to demand restoration of rights to joint property. This studyuses a normative legal method with a legislative approach,examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code, andLaw Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the studyshow that the falsification of divorce certificates not only has criminal consequencesbut also invalidates the civil agreements arising from them.Legal protection for the aggrieved party can be provided reactivelythrough a lawsuit to cancel the agreement and seek compensation, as well as preventivelythrough the application of the principle of prudence by financing institutions and officialswho issue deeds.]]>
Copyrights © 2025
