Membangun Jembatan Toleransi: Strategi Manajemen Konflik untuk Mewujudkan Harmoni dalam Keberagaman Agama

Rindiani Rindiani (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Syamsir Syamsir (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
⁠⁠Nur Ainun Siagian (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Dwi Yanti Aura Putri (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Qhatrunada Nayla Shyfa (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Febrina Dwi Daniati (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Syafrina Azzahra (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)

JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Vol. 9 No. 3 (2025): Desember

Manajemen konflik dalam konteks keberagaman agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan harmoni di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam membangun toleransi dan mengatasi potensi konflik antarumat beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai artikel, buku, dan laporan resmi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dialog antaragama, pendidikan toleransi, dan mediasi sosial merupakan tiga strategi utama yang efektif dalam mengurangi ketegangan antar kelompok agama. Penerapan strategi tersebut terlihat nyata melalui program Forum Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Meskipun strategi ini terbukti efektif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran yang terbatas, serta pengaruh politik dan budaya lokal. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pelatihan mediasi, penguatan jejaring kerja sama lintas sektor, serta integrasi nilai-nilai toleransi dalam kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen konflik berbasis agama memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.