Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat Menuju Indonesia Emas 2045

Syamsyir Syamsyir (Ilmu Administrasi Negara,Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Padang)
Elza Zulfitri (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Gania Zahara Nabila (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
⁠Aulia Fatanah (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Nicholas Tamara (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Fadhilla Ramadhani (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Ahmad Zaki Ananda (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)

JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Vol. 9 No. 3 (2025): Desember

Isu kependudukan dan lingkungan hidup telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, namun penelitian yang secara khusus menelaah integrasi kebijakan kedua sektor tersebut dalam konteks pembangunan daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup di Sumatera Barat serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan pemangku kepentingan pemerintah daerah yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi terbatas, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kependudukan mengalami kemajuan dalam digitalisasi layanan, namun masih terkendala pemerataan akses dan konsistensi data. Pada sektor lingkungan hidup, upaya rehabilitasi dan mitigasi bencana telah dilakukan, tetapi belum mampu mengimbangi laju kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Integrasi kebijakan kedua sektor masih bersifat normatif dan belum terwujud pada tataran programatik. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kerangka population–environment nexus dalam kajian kebijakan daerah. Studi ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, sistem data terpadu, dan penguatan kelembagaan sebagai fondasi integrasi kebijakan, serta merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi efektivitas integrasi kebijakan pada wilayah lain.