Ahmad Zaki Ananda
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat Menuju Indonesia Emas 2045 Syamsyir Syamsyir; Elza Zulfitri; Gania Zahara Nabila; ⁠Aulia Fatanah; Nicholas Tamara; Fadhilla Ramadhani; Ahmad Zaki Ananda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu kependudukan dan lingkungan hidup telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, namun penelitian yang secara khusus menelaah integrasi kebijakan kedua sektor tersebut dalam konteks pembangunan daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup di Sumatera Barat serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan pemangku kepentingan pemerintah daerah yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi terbatas, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kependudukan mengalami kemajuan dalam digitalisasi layanan, namun masih terkendala pemerataan akses dan konsistensi data. Pada sektor lingkungan hidup, upaya rehabilitasi dan mitigasi bencana telah dilakukan, tetapi belum mampu mengimbangi laju kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Integrasi kebijakan kedua sektor masih bersifat normatif dan belum terwujud pada tataran programatik. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kerangka population–environment nexus dalam kajian kebijakan daerah. Studi ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, sistem data terpadu, dan penguatan kelembagaan sebagai fondasi integrasi kebijakan, serta merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi efektivitas integrasi kebijakan pada wilayah lain.
Implementasi Reformasi Administrasi Publik pada Kementerian Sekretariat Negara dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Modern Syamsyir Syamsyir; Elza Z ulfitri; Faras Dian Saputri; Diya Yandari; Aulia Fatanah; Ahmad Zaki Ananda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi administrasi publik menjadi fokus penting dalam peningkatan kualitas birokrasi, namun kajian yang secara khusus menelaah implementasi reformasi pada Kementerian Sekretariat Negara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi administrasi publik yang meliputi digitalisasi administrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penataan organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan prosedur administrasi yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi perubahan proses kerja dan dinamika organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi meningkatkan efisiensi dan transparansi proses, sementara penguatan akuntabilitas kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai berkontribusi pada peningkatan profesionalisme birokrasi. Penataan organisasi dan penyederhanaan SOP juga memperbaiki koordinasi dan mempercepat alur administrasi. Temuan ini memberi kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola pemerintahan modern serta memperluas pemahaman mengenai implementasi reformasi pada lembaga strategis pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi, budaya kinerja, dan struktur organisasi adaptif dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, serta merekomendasikan penelitian lanjutan yang melibatkan unit pemerintahan lain untuk memperkuat generalisasi temuan.