Pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, dan perubahan tata guna lahan menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Data kependudukan berperan sebagai dasar perencanaan pembangunan, sementara tata kelola hutan memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan ruang hidup. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara administrasi kependudukan, tata kelola hutan, serta interaksi keduanya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan di BKKBN dan KLHK, studi dokumen, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan melalui SIAK, KTP-el, dan data keluarga telah meningkatkan akurasi data, namun masih menghadapi kendala kesenjangan infrastruktur dan kualitas SDM. Sementara itu, tata kelola hutan KLHK melalui RKTN, RKTP, RPHJP/KPH, serta program perhutanan sosial seluas 8,32 juta ha menunjukkan arah kebijakan yang partisipatif dan berlapis. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dengan kebijakan tata kelola hutan sangat krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek adaptasi penduduk, pengendalian ruang, dan mitigasi tekanan ekologis.
Copyrights © 2025