Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kolaborasi Strategis Antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Asthy Perdana Putri; Ghea Febrina; Rizki Syafril
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji kolaborasi strategis antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus utama adalah pengelolaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan lintas sektor, termasuk pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan keberlanjutan data dan kebijakan yang dihasilkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Artikel ini menyoroti tantangan ekologis seperti deforestasi dan fragmentasi ekosistem yang memerlukan kebijakan terintegrasi dan partisipatif. Interaksi antara kepadatan penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan menuntut strategi adaptasi inovatif dan kolaboratif. Implementasi tata kelola yang efektif melalui kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Indonesia secara bersamaan.
Peran Data Kependudukan dan Tata Kelola Hutan dalam Pembangunan Berkelanjutan Hadana Zahwa; Hawa Dwi Pitrisia; Rizki Syafril
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, dan perubahan tata guna lahan menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Data kependudukan berperan sebagai dasar perencanaan pembangunan, sementara tata kelola hutan memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan ruang hidup. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara administrasi kependudukan, tata kelola hutan, serta interaksi keduanya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan di BKKBN dan KLHK, studi dokumen, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan melalui SIAK, KTP-el, dan data keluarga telah meningkatkan akurasi data, namun masih menghadapi kendala kesenjangan infrastruktur dan kualitas SDM. Sementara itu, tata kelola hutan KLHK melalui RKTN, RKTP, RPHJP/KPH, serta program perhutanan sosial seluas 8,32 juta ha menunjukkan arah kebijakan yang partisipatif dan berlapis. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dengan kebijakan tata kelola hutan sangat krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek adaptasi penduduk, pengendalian ruang, dan mitigasi tekanan ekologis.
Analisis Proses Pemberhentian Perangkat Nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Niva Anola; Rizki Syafril
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v4i3.2147

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberhentian perangkat nagari pada masa Penjabat (Pj) Wali Nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merumuskan upaya perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan nagari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian mencakup tiga nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur pemerintah kecamatan, Penjabat Wali Nagari, perangkat nagari aktif, mantan perangkat nagari, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis penelitian didukung oleh teori fungsi manajemen Robbins dan Coulter serta teori pengambilan keputusan Herbert A. Simon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian perangkat nagari belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan utama meliputi belum optimalnya sistem pembinaan dan evaluasi kinerja, lemahnya penerapan prosedur administratif, serta masih adanya pengaruh subjektivitas pimpinan dan kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya kepastian hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan nagari. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi kinerja yang objektif, penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan administratif, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari untuk menjamin proses pemberhentian perangkat nagari berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi Masyarakat Kelurahan sebagai Strategi Pemberdayaan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kelurahan Ibuh dan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh Muhammad Surya Imam; Suci Rahmadini; Viona Gemila Netrius; Syahrunisya Salsabila Putri; Shania Dwi Brilliani; Raid Dzaki Yurian; Rizki Syafril
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmittc.v4i2.3903

Abstract

Community participation at the kelurahan (urban village) level in Indonesia remains low and largely induced, yet to reach the “citizen power” stage. This condition is caused by low literacy regarding formal participatory mechanisms (especially Musrenbang) and limited decision-making authority for citizens, thereby slowing the achievement of inclusive and sustainable development. This descriptive qualitative study aims to uncover the forms, characteristics, and effectiveness of community participation as an empowerment strategy in Kelurahan Ibuh and Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh City, along with its contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs). Data were collected through triangulation (observation, documentation, and in-depth interviews) involving the two kelurahan heads on 13 November 2025, and analysed in three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal two distinct yet complementary participation patterns: (1) horizontal/bottom-up in Kelurahan Ibuh, driven by voluntary community awareness, and (2) vertical but highly enthusiastic in Kelurahan Tigo Koto Diate, mobilised through religious and customary activities. Both patterns effectively strengthen social cohesion, enable self-reliant maintenance of public facilities, and support SDGs Goal 11 (Sustainable Cities and Communities) and Goal 17 (Partnerships for the Goals). Nevertheless, participation remains induced and stays at the “tokenism” level due to low Musrenbang literacy and the dominance of decision-making by lurah (village heads) and customary leaders. Strengthening participatory literacy and expanding genuine citizen power are critical to accelerating inclusive and sustainable development at the urban village level.