<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik peredaran minuman keras (miras) dan prostitusi yang menimbulkan degradasi moral serta keresahan sosial di masyarakat. Pemerintah daerah kemudian merespons fenomena ini melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan miras dan prostitusi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara penegakan Perda Miras dan Prostitusi dengan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam konteks menjaga lima tujuan utama syariat (hifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan daerah, literatur fiqh jinayah, dan konsep maqasid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan perda tersebut sejalan dengan prinsip maqasid, karena bertujuan menjaga akal dan keturunan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang disebabkan oleh konsumsi miras dan praktik prostitusi. Selain itu, perda ini juga berfungsi sebagai instrumen tazir modern dalam bingkai siyasah syar‘iyyah, yakni kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan regulasi daerah kontemporer dengan teori hukum Islam klasik. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat paradigma harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
