<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika blunder komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan menganalisis upaya pemulihan legitimasi lembaga tersebut di ruang publik digital. Komunikasi politik merupakan aspek krusial dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Namun, DPR RI kerap menghadapi krisis citra akibat pernyataan kontroversial, kebijakan yang tidak sensitif, serta strategi komunikasi yang kurang empatik dan reaktif terhadap isu publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) untuk memahami konstruksi bahasa, simbol, serta narasi komunikasi DPR yang berdampak pada persepsi publik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pakar komunikasi politik, analisis pemberitaan media, dokumen resmi DPR, serta observasi digital terhadap wacana di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blunder komunikasi politik DPR RI memperkuat persepsi negatif publik dan mengikis legitimasi lembaga secara berkelanjutan. Media sosial berperan sebagai katalis krisis dengan mempercepat viralitas isu dan memperluas dampaknya ke ranah nasional. Pembahasan menunjukkan bahwa upaya pemulihan legitimasi melalui klarifikasi dan penggunaan media digital masih bersifat simbolik, tidak diiringi tindakan korektif yang nyata, sehingga efektivitasnya rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPR RI perlu membangun strategi komunikasi politik yang berbasis pada etika, transparansi, dan partisipasi publik, serta mengembangkan protokol komunikasi krisis yang adaptif terhadap dinamika ruang digital agar mampu memulihkan kembali legitimasi dan kepercayaan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
