<![CDATA[Birokrasi pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih sering dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, seperti prosedur administratif yang kaku, rendahnya inisiatif aparatur, serta adanya ketakutan terhadap kegagalan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat lahirnya inovasi serta menurunkan kemampuan organisasi pendidikan dalam merespons berbagai risiko yang muncul, baik risiko operasional, keuangan, maupun reputasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan budaya risiko (risk culture) dalam lingkungan birokrasi pendidikan melalui penguatan komitmen kepemimpinan, peningkatan edukasi bagi para pemangku kepentingan, serta integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada lembaga pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya risiko yang kuat mampu meningkatkan akuntabilitas organisasi, meminimalkan potensi praktik korupsi, serta mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan efektif. Hal ini tercermin dari penerapan strategi berbagi risiko (risk sharing) dan pengurangan risiko (risk mitigation) yang telah dijalankan pada institusi pendidikan serupa. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran pimpinan birokrasi pendidikan dalam menerapkan tahapan yang konsisten, seperti knowledge sharing, pelatihan berkelanjutan, serta sistem penghargaan (reward system), guna mentransformasi budaya organisasi yang apatis menjadi budaya yang sadar risiko.]]>
Copyrights © 2025
