<![CDATA[Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi gender selama proses migrasi dan kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum terhadap PPMI belum terlaksana secara efektif. Penulisan jurnal ini menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi gender yang dialami PPMI serta menilai efektivitas peran negara dalam perlindungan hukum. Dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan psikis, ekonomi, fisik, dan seksual masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas lintas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, keterbatasan akses PPMI terhadap mekanisme pengaduan dan bantuan hukum turut memperburuk posisi tawar mereka di negara tujuan. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi PPMI.]]>
Copyrights © 2026
