<![CDATA[Manajemen risiko dalam sektor publik mengalami pergeseran peran dari sekadar kewajiban administratif menjadi elemen strategis dalam sistem pengawasan internal pemerintah. Penerapan manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan risiko kegagalan kebijakan, penyimpangan pengelolaan anggaran, serta potensi kerugian negara dan reputasi lembaga publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, landasan teoretis, serta peran manajemen risiko sebagai pilar penguatan pengawasan internal pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko dengan SPIP, yang didukung oleh kerangka COSO Enterprise Risk Management dan ISO 31000, mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal, mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko, serta memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, implementasi manajemen risiko masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi yang belum sepenuhnya sadar risiko, serta lemahnya komitmen pimpinan. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan pengawasan internal pemerintah yang efektif dan antisipatif.]]>
Copyrights © 2026
