<![CDATA[Blokade laut merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata yang diakui dalam hukum internasional, sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks konflik bersenjata non-internasional maupun internasional, blokade laut kerap digunakan sebagai instrumen militer untuk melemahkan kemampuan pihak lawan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan blokade sering menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait dampaknya terhadap penduduk sipil serta terhambatnya akses bantuan kemanusiaan yang bersifat esensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum internasional mengenai blokade laut yang dilaksanakan di luar wilayah teritorial suatu negara, serta menilai legalitas tindakan pencegatan bantuan kemanusiaan melalui studi kasus Global Sumud Flotilla tahun 2025 dalam konteks blokade Gaza. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan blokade dan pencegatan kapal bantuan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer. Temuan ini menegaskan adanya potensi pelanggaran hukum internasional yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan.]]>
Copyrights © 2026
