Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Kim Sodam; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1680

Abstract

Penelitian ini ditujukan guna memahami Hukum Humaniter Internasional dari sudut pandang hukum materiil maupun formil dalam mengalisa penanganan Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan pada tahun 1980 yang dilakukan oleh Chun Doo-hwan serta bagaimana kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Fakta, dan pendekatan Historis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemberontakan Gwangju merupakan konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977, dengan demikian penyerangan secara membabi-buta untuk menangani pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan oleh karenanya peristiwa tersebut dapat diadili berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. PBB dapat membentuk Peradilan ad hoc maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Korea Selatan guna mengadili perkara tersebut agar dapat melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili pejabat-pejabat Republik Korea Selatan yang masih hidup dan turut terlibat dalam tragedi Pemberontakan Gwangju.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CORRECTIVE RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Nabila Anjani; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i8.2688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimanakah legalitas pemerkosaan korektif (corrective rape), serta mengetahui tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan korektif dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory approach dan juga pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerkosaan korektif yang dilakukan dengan tujuan mengkoreksi atau membenarkan orientasi seksual seseorang, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan juga hak asasi manusia seseorang.  Pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar aturan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi warganya serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemerkosaan korektif. Dalam hal tersebut, organisasi internasional juga memiliki peran dan tanggung jawab dengan bentuk memberikan pengawasan dan dukungan terhadap Negara dalam proses pengimplementasian aturan hukum yang mengatur terkait pemerkosaan korektif, baik bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan korektif, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korbannya.
KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR E- WASTE DALAM PASAL 9(2) BASEL CONVENTION SEBAGAI OBLIGATION OF RESULT Rendy Yanfery Situmorang; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/f98mwr84

Abstract

Artikel ini mengkaji karakter hukum kewajiban yang dibebankan pada negara pengekspor dalam Pasal 9(2) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Ketentuan tersebut mewajibkan negara pengekspor untuk memastikan pengiriman kembali atau pembuangan limbah berbahaya secara ramah lingkungan dalam hal terjadi lalu lintas ilegal. Meskipun sebagian besar hukum lingkungan internasional dirumuskan sebagai obligations of conduct, yang menekankan pada kewajiban kehati-hatian. Artikel ini berargumen bahwa Pasal 9(2) merupakan obligation of result. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini membandingkan interpretasi tekstual Konvensi dengan yurisprudensi tentang tanggung jawab negara dan tipologi kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan Pasal 9(2), travaux préparatoires Konvensi, serta praktik negara menegaskan adanya kewajiban ketat bagi negara pengekspor untuk mencapai hasil konkret: pengiriman kembali atau pembuangan limbah secara aman. Artikel ini menekankan signifikansi normatif dari kategorisasi ini, karena memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam hukum lingkungan internasional dan mempersempit ruang bagi negara untuk menghindar dari tanggung jawab dengan alasan keterbatasan domestik.
PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KAWASAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN Ni Luh Adelia Anggreni Dewi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/7a4nng45

Abstract

Riset ini dilakukan agar dapat menelaah bagaimana mekanisme pengolahan sampah khususnya sampah organik pada kawasan pariwisata dan mengevaluasi sudah seberapa jauh pengelolaan tersebut mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan. Perolehan dari riset yaitu memperlihatkan pengolahan sampah organik yang efektif mengaitkan kerjasama antar pemerintahan terkhususnya pemerintah daerah setempat, pedagang yang berada di kawasan wisata, serta orang-orang lokal setempat, serta didukung oleh regulasi yang jelas dan inovasi teknologi pengolahan seperti kompos dan biogas. Maka dari itu, pengelohan sampah organik terintegrasi ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan ekologi bagi kawasan wisata tersebut. Selain itu, pengelolaan sampah organik yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar kawasan wisata. Penerapan konsep pengelolaan berkelanjutan ini tidak hanya mendukung kelestarian alam tetapi juga memupuk kesadaran kolektif masyarakat serta pelaku wisata untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan sektor pariwisata di masa mendatang secara berkelanjutan. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pariwisata.
Co-Authors Kim Sodam Nabila Anjani Ni Luh Adelia Anggreni Dewi Rendy Yanfery Situmorang