<![CDATA[Kasus pagar laut di Tangerang memunculkan isu hukum agraria yang kompleks. Penerbitan hak atas tanah seperti SHM dan HGB di wilayah yang secara geografis dianggap sebagai wilayah laut tidak hanya melanggar batas-batas objek hak atas tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, tetapi juga menciptakan konflik norma dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Urusan Maritim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggabungkan pendekatan hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM dan HGB di wilayah laut tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan prinsip domain publik wilayah perairan, dan mengakibatkan sertifikat tersebut cacat secara hukum, dengan implikasi batal demi hukum. Lebih lanjut, praktik ini mengganggu hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, untuk mengakses dan memanfaatkan ruang laut. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, penguatan pengawasan administratif, dan penegasan larangan penerbitan hak atas tanah di laut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum.]]>
Copyrights © 2026
