<![CDATA[Banjir perkotaan merupakan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan dasar dan melindungi keselamatan warga. Kota Banjarmasin, dengan karakteristik geografis dataran rendah dan jaringan sungai yang kompleks, menghadapi risiko banjir yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR dalam pencegahan banjir tergolong cukup efektif, ditinjau dari aspek perencanaan program, pemeliharaan sungai dan drainase, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, serta respons terhadap kejadian banjir. Namun, efektivitas tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sistem monitoring berbasis data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh integrasi mitigasi struktural dan non-struktural, penguatan koordinasi lintas instansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.]]>
Copyrights © 2026
