<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat serta menganalisis peran pemerintah kampung dalam mengelola pembangunan di tengah pengaruh norma dan struktur adat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi kebijakan pemerintah dengan tata kelola adat serta merumuskan rekomendasi penguatan governance pembangunan kampung di wilayah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa kampung di kawasan adat Marind, Kabupaten Merauke, yang dipilih secara purposive berdasarkan kekuatan struktur adat, besarnya penerimaan Dana Desa, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala kampung, aparat kampung, tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, diperkuat dengan kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kampung berjalan adaptif, disesuaikan dengan norma dan struktur adat. Kepala kampung berperan sebagai fasilitator dan penghubung, sedangkan nilai-nilai adat dan dukungan tokoh adat menjadi peluang strategis. Hambatan utama meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur, dan faktor geografis. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi governance formal dan kearifan lokal untuk membangun model tata kelola kampung yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
