<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi aparatur sipil negara (ASN) muda terhadap inovasi pelayanan publik dalam konteks digitalisasi birokrasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada dinamika implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tantangan yang dihadapi daerah di luar Pulau Jawa, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur serta literasi digital masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga informan ASN muda dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Pulang Pisau di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pengalaman digitalisasi pelayanan publik: Banjarmasin relatif maju dengan aplikasi dan sistem antrian online, Banjarbaru menghadapi kendala literasi digital masyarakat serta stabilitas jaringan internet, sementara Pulang Pisau masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan lebih banyak mengandalkan media sosial untuk layanan dasar. Dari ketiga perspektif tersebut, terlihat bahwa ASN muda memiliki peran strategis sebagai katalis perubahan birokrasi, baik dalam mengoperasikan teknologi baru, mendampingi masyarakat, maupun menjembatani kebijakan digitalisasi dengan kebutuhan publik. Namun demikian, tantangan teknis, keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya organisasi, serta rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik berbasis digital berpotensi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kebijakan afirmatif, serta penguatan kapasitas ASN muda sebagai agen perubahan birokrasi digital di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
