Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA) Akhmad, Beni; Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Junaidy, Junaidy
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7699

Abstract

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil. Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi
Pembuatan Poster Layanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Digitalisasi Layanan Publik Bagi Aparatur Desa Malawat, Sitna Hajar; Sidik, Abdurrahman; Sya'rani, Ridwan; Anhar, Deli; Haliq, Abdul; Kurniawan, Ahmad; Amelia, Riska
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 3 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dkp.v5i3.43096

Abstract

Poster Layanan Publik yang baik, jelas dan menarik tentu bermanfaat bagi warga masyarakat dalam memahami informasi/kebijakan2 yang disosialisasikan oleh pemerintah dalam hal ini kantor desa sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu memfasilitasi keterbukaan informasi publik tersebut salah satunya dengan menyediakan tampilan poster layanan publik yang menarik dan jelas dibaca warga masyarakat. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini pada khususnya adalah aparatur desa anjir serapat baru kecamatan kapuas timur kabupaten kapuas. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan dokumentasi. Secara umum pelatihan ini dapat dikatakan berhasil karena para peserta pelatihan mengikuti dengan tekun dan tertib terhadap materi yang di sampaikan. Bahkan setelah dilakukan tanya jawab, para peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan pengetahuan dan pemahaman mereka bertambah.
Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muda Terhadap Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Wilayah Kalselteng Anhar, Deli; Anhar, Ahmad Ihsanul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi aparatur sipil negara (ASN) muda terhadap inovasi pelayanan publik dalam konteks digitalisasi birokrasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada dinamika implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tantangan yang dihadapi daerah di luar Pulau Jawa, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur serta literasi digital masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga informan ASN muda dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Pulang Pisau di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pengalaman digitalisasi pelayanan publik: Banjarmasin relatif maju dengan aplikasi dan sistem antrian online, Banjarbaru menghadapi kendala literasi digital masyarakat serta stabilitas jaringan internet, sementara Pulang Pisau masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan lebih banyak mengandalkan media sosial untuk layanan dasar. Dari ketiga perspektif tersebut, terlihat bahwa ASN muda memiliki peran strategis sebagai katalis perubahan birokrasi, baik dalam mengoperasikan teknologi baru, mendampingi masyarakat, maupun menjembatani kebijakan digitalisasi dengan kebutuhan publik. Namun demikian, tantangan teknis, keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya organisasi, serta rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik berbasis digital berpotensi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kebijakan afirmatif, serta penguatan kapasitas ASN muda sebagai agen perubahan birokrasi digital di Indonesia.
Toward Digital Population Administration: A Qualitative Analysis of the Implementation of Digital Identity Policies in the Transformation of Population Services Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Normajatun, Normajatun; Aulia Noor, Riska
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 9 (2026): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i9.1418

Abstract

The digital transformation of civil registration administration has become a key part of public service reform, particularly through the implementation of Digital Population Identity (IKD) to enhance service effectiveness, transparency, and accessibility.  However, the implementation of IKD presents challenges related to organizational capacity, citizens' digital literacy, data security, and service acceptance at the user level. This study aims to analyze the implementation of IKD policy in civil registration services, identify its enabling and constraining factors, and examine its contribution to the dynamics of digital governance in civil administration. A qualitative approach with a case study strategy was used, focusing on civil registration services in a local Dukcapil office. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document analysis, and analyzed using reflexive thematic analysis to identify emerging patterns from the experiences of service officials and users. The findings reveal that IKD is seen as both a symbol of service modernization and a tool to accelerate administrative processes. However, its implementation heavily relies on the capacity of frontline officials to mediate technology, explain procedures, and solve operational issues. The practical benefits of IKD are mostly experienced by users with sufficient digital competence, while other groups face barriers such as access, device limitations, and hesitation to use digital services. Trust in IKD remains fragile due to concerns about data security, making service acceptance dependent on user interactions with officials and trust in public institutions. 
PEMBERIAN KOMPENSASI MEMENGARUHI TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONTRAK DI ORGANISASI PUBLIK KOTA BANJARMASIN Widyanti, Rahmi .; Basuki, Basuki; Lamsah, Lamsah; Anhar, Deli
AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12, No 1 (2026): Edisi April
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/alsh.v12i1.23470

Abstract

There is a universal awareness on the importance of productivity in improving national welfare. The productivity is an essential factor in maintaining and developing the success of an organization. Thus, that a company can achieve its goals one of which to improve the work productivity, then it is an obligation for the leaders to provide motivation for the employees in the form of compensation.This research is willing to achieve the goals namely (1) to determine the effects of salary, intensive, facility, position promotion and work environment on the work performance of contract employees in public organization at Banjarmasin city either simultaneously or partially (2) to determine the most influential factors on the work performance of contract employees in public organization at Banjarmasin city.In this research, the population is all of the employees in production section contract public organization at Banjarmasin city. There are 130 employees as the research samples. The sample collection technique is by purposive sampling technique. The data analysis tools used in this research are validity, reliability, classical assumption test, multiple regression, determination coefficient and hypothesis testing.Results of the research are (1) There are effects of salary on the employee work performance (2) There are effects of incentive on the employee work performance (4) There are effects of work environment on the employee work performance (5) There are significant effects of salary (X1), incentive (X2) allowances (X3), facility (X4), position promotion (X5) and work environment (X6) simultaneously on the work performance (Y). The salary has the dominant effects on the work performance namely by b1=0,248.