<![CDATA[Perampasan tanah merupakan tindakan melawan hukum yang melibatkan pendudukan atau perampasan tanah milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam yurisprudensi Islam, tanah yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun dapat direklamasi oleh negara dan didistribusikan kembali kepada mereka yang mampu mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam konsensus (ijma') para ulama berdasarkan pendapat Umar bin Khattab. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi nilai-nilai inti seperti keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyyah), dan konsultasi bersama (syura). Pendudukan tanah negara yang tidak sah oleh individu atau perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa prosedur hukum yang tepat merusak prinsip-prinsip ini. Hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengabaian tanggung jawab sosial—perilaku yang dianggap tidak etis dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif etika bisnis Islam, perampasan tanah merupakan tindakan tercela yang harus dicegah untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya yang adil.]]>
Copyrights © 2025
