Analisis Yuridis Metode Penagihan Pinjaman Shopee Paylater di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita

Aldeera Azzahra, Fahasyara
Abbas, Syahrizal
Eriyanti, Nahara

Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Vol 9 No 2 (2025): December

This article presents a comprehensive legal analysis of the debt collection methods used by Shopee PayLater, one of the dominant Buy Now, Pay Later (BNPL) services in Indonesia. The study identifies a significant gap between the robust normative framework—including regulations from the Financial Services Authority (OJK), the Consumer Protection Act, and the Personal Data Protection Act—and the reality of debt collection practices reported by consumers. Using a legal-normative approach supported by secondary empirical data analysis, this article demonstrates how aggressive and unethical debt collection practices persist despite clear legal prohibitions. Key findings indicate that the issue is not caused by the absence of regulations, but rather by implementation deficits, reactive oversight, and the exploitation of legal loopholes and consumers' psycho-social vulnerabilities. The article concludes with policy recommendations focused on transitioning toward technology-based oversight (SupTech/ RegTech), strengthening industry internal compliance, and enhancing digital financial literacy as holistic solutions.  Artikel ini menyajikan analisis yuridis komprehensif tentang metode penagihan utang yang diterapkan Shopee PayLater, merupakan salah satu layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) dominan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara kerangka normatif yang kuat—mencakup regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi—dengan realitas praktik penagihan yang dilaporkan oleh pihak konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh analisis data empiris sekunder, artikel ini menunjukkan bagaimana praktik penagihan yang agresif dan tidak etis terus berlanjut meskipun terdapat larangan hukum yang jelas dan tegas. Temuan utama mengindikasikan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan mengenai defisit implementasi, pengawasan yang reaktif, dan eksploitasi celah hukum serta kerentanan psiko-sosial konsumen. Untuk itu dalam artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang berfokus kepada transisi menuju pengawasan berbasis teknologi (SupTech/ RegTech), penguatan kepatuhan internal industri, kemudian peningkatan literasi keuangan digital sebagai solusi holistik.